Riau Sudah Tidak Bisa lagi Dikatakan Ber APBD Besar

Riau Sudah Tidak Bisa lagi Dikatakan Ber APBD Besar
Riau Sudah Tidak Bisa lagi Dikatakan Ber APBD Besar
Bagikan :

BERITA RIAU, PEKANBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi membawa rombongan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk menghadiri acara Kordinasi Tekhnis Rencana Pembangunan (Kortekrenbang) di Jogja Selasa (27/2).

Hampir seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov dibawa ke Jogja untuk membahas secara langsung dengan Kementerian terkait untuk teknis rencana pembangunan kedepan.

“Tidak semua OPD, hanya 23 itupun bisa sekretaris dan atau Subag Program karena membahas dg Kementerian, Kemendagri-Bappenas (trilateral) berupa sinkronisasi penajaman program pusat daerah, “ujar Sekda saat dikonfirmasi Selasa (27/2).

Baca Juga:   Polres Kampar Musnahkan 4,46 Kg Sabu dan Pelaku Terancam Hukuman Mati

Poin penting yang dibahas dalam Kortekrenbang tersebut menurut Sekda fokus pembangunan harus dilakukan karena sumber daya anggaran terbatas. Tidak mungkin berbagi anggaran berbagi bahagian.

“Bagi daerah, seperti Riau sudah tidak bisa lagi dikatakan ber APBD besar, karena Serapan belanja Riau sudah membaik, tidak ada lagi silpa besar di akhir dan awal tahun berikutnya,”ujar Sekda Ahmad Hijazi.

Ahmad Hijazi menambahkan, APBD Daerah seperti Riau sudah teralokasi wajib sesuai UU berupa mandatory sektor pendidikan 20 %, sektor kesehatan 10 %. Kemudian tuntutan belanja modal dan Infrastruktur mengikuti rata2 nasional sekitar 24 %.

Baca Juga:   Anggaran Provinsi Riau Belum Sepenuhnya Berhemat?

“Kemudian gaji, tunjangan dan belanja hibah serta bantuan keuangan sekitar 30 %. Praktis sekitar 20 % yang bisa dianggarkan untuk sektor-sektor lainnya, “jelas Ahmad Hijazi.

Acara ini sendiri menurut Sekda bagaimana agar kegiatan pusat bersinergi dengan kegiatan yang ada di seluruh Provinsi Riau sehingga ada juga jadwal pembahasan lebih Tekhnis OPD dengan Kementerian terkait dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Memang ada jadwal masing-masing OPD yang ikut itu dengan Bappenas dan Kementerian sehingga diharuskan untuk ikut, “ujarnya.(adv)

 

Sumber : Tribunnews.com

Baca Juga:   Spesialis Jambret Perempuan di Pekanbaru Dibekuk


Be Smart, Read More