Kapolda Riau Ungkap 9 Kasus Karhutla dengan 9 Tersangka Perorangan

9 Kasus Karhutla dengan 9 Tersangka Perorangan Ditangani Polda Riau,Mau Tahu Daerah Mana Terbanyak? Foto:Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi (paling kanan) saat ikut memadamkan Karhutla.
Bagikan :

BERITA RIAU-Portal Berita Riau: Pekanbaru, Kapolda Riau ungkap 9 kasus Karhutla dengan 9 tersangka perorangan. Terhitung sejak awal Januari 2021 lalu, jajaran Polda Riau telah mengambil langkah penegakan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.

Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi menjelaskan, jajarannya sudah mengungkap sebanyak 9 kasus, dengan 9 tersangka perorangan.

Adapun luas lahan yang dibakar para pelaku, sekitar 25,75 hektare. Denagn kasus terbanyak di Kabupaten Bengkalis.

Rinciannya, 1 kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan 1 orang tersangka berinisial ZUL.

Lalu 3 kasus di Kabupaten Bengkalis, dengan 3 orang tersangka, masing-masing berinisial MIS, SAN, dan YUN.

Kemudian, 2 kasus di Kota Dumai, dengan 2 orang tersangka. Mereka adalah PET dan FIK.

“Ada juga 1 kasus di Kabupaten Kampar, dengan tersangka EDO, 1 kasus di Kabupaten Inhil dengan tersangka MAS, dan 1 kasus di Kabupaten Pelalawan, dengan tersangka SUR,” ungkap Irjen Agung, Selasa (16/3/2021).

Lanjut Kapolda Riau, para tersangka membakar lahan, terlebih dahulu melakukan pembersihan dengan cara menebas semak belukar.

“Setelah ditebas kemudian dibiarkan hingga kering hingga selanjutnya dilakukan pembakaran. Pembakaran dilakukan agar mempercepat proses pembersihan lahan milik para tersangka,” ucapnya.

Baca Juga:   Proliga 2020 Pekanbaru, Putra Pertamina Energi Taklukakan BNI 46

Kapolda menegaskan, para tersangka dijerat Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ancamannya, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Berikutnya pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan dengan pidana penjara lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Dan pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Sementara itu, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi, termasuk 7 orang saksi ahli.

Diaantaranya Prof. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, ahli dibidang Kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan IPB, Ir. Amrizal, ahli perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Selanjutnya Dr. Basuki Wasis, ahli kerusakan lingkungan IPB, Yahya T Sebastian, S.Hut, ahli Planologi Kehutanan dari UPT KPH Bagan Siapiapi, Helvi S.Hut, ahli Planologi Kehutanan dari UPT KPH Bagan Siapiapi.

Baca Juga:   Waspadai 6 Kecamatan di Pekanbaru Berikut

Albano Amral, ahli Planologi Kehutanan dari UPT KPH Bagan Siapiapi, dan terakhir Adam Sopyan, S.Hut, ahli Planologi Kehutanan dari UPT KPH Bagan Siapiapi.

“Sementara yang masih tahap penyelidikan yakni Karhutla yang terjadi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

“Saat ini dalam proses pemenuhan alat bukti untuk ditingkatkan ketahap penyidikan,” beber Agung.

Penegakan Hukum Tak Sebatas Perorangan Tapi Juga Korporasi

Sebelumnya, Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, 9 orang tersangka perorangan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, sebagian besar bermotif ekonomi.

Bahkan ada yang beralasan mengambil madu hutan dengan cara membakar sarang lebah, dan akhirnya membakar semak atau lahan.

“Yang mana semuanya mereka bermotif ekonomi. Baik itu membuka lahan untuk pertanian, kita temukan juga sedang mengambil madu lebah,”beber Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi, Selasa (16/3/2021).

“Untuk mengusir lebahnya, dia membakar semak yang ada di bawahnya, kemudian ditinggalkan, sehingga menyebabkan Karhutla,” imbuhnya.

Baca Juga:   Kapolda Riau Riau, Irjen Pol Nandang : Ini Pengungkapan Narkoba Terbesar Dalam Sejarah Kapolda Riau

Jenderal polisi bintang dua menegaskan, jajarannya akan meneruskan penegakan hukum kasus Karhutla.

Bahkan dia meyakinkan, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada perorangan, namun juga akan menyasar korporasi.

“Kita tahu bahwa sanksi bagi para pembakar ini adalah baik itu sanksi pidana untuk orang perorangan, maupun perdata,” ujarnya.

“Nanti melalui Pak Kajari, Kajati. Tentunya ada juga sanksi administratif, nanti Pak Gubernur bisa mencabut izinnya, atas pelanggaran Karhutla yang dilakukan korporasi maupun perorangan,” urai dia.

Ia merincikan, ada sekitar 6 jajaran Polres di Riau yang sudah melaksanakan penegakan hukum Karhutla.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan nantinya ada Polres lain yang juga menangani kasus kejahatan lingkungan ini.

“Polda sudah menyiagakan Satgas khusus Karhutla, bekerjasama dengan KLHK dan yang lain, agar proses penegakan hukumnya menjadi lebih baik,” ucapnya.

Terhitung sejak awal Januari 2021 lalu, jajaran Polda Riau telah mengambil langkah penegakan hukum terkait kasus Karhutla.

Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi menjelaskan, jajarannya sudah mengungkap sebanyak 9 kasus, dengan 9 tersangka perorangan.

 

Sumber: Tribunpekanbaru.com



Be Smart, Read More