Polisi Meranti Amankan Ratusan Kayu Balak Ilegal

Bagikan :

BERITA RIAU, KEPULAUAN MERANTI – Jajaran Polres Kepulauan Meranti berusaha ungkap mafia illegal logging. Seperti Ahad (2/2) siang, ratusan potong balak tidak bertuan, di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, diamankan.

Penindakan tersebut dibeberkan Kapolres Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Ario Damar SH kepada Riau Pos, Senin (3/2) pagi.

“Awal penindakan bermula dari laporan masyarakat yang mengadukan aktivitas tersebut. Makanya kita langsung turun ke lapangan. Ternyata benar, ratusan tim kayu ilegal di Jalan Parit Kekat, Desa Sungai Tohor, Tebing Tinggitimur Kepulauan Meranti, sudah kita pasang police line,” ungkapnya.

Baca Juga:   Kapolda Provinsi Riau Puji Bangunan Gedung Serbaguna Polres Kabupaten Kuansing

Aryo menceritakan, balak tersebut berjumlah lebih kurang 211 batang dengan ukuran bervariasi. Keberadaan dan pemiliknya masih didalami dengan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Sampai saat ini kita belum tahu punya siapa. Yang jelas masih tahapan pulbaket,” ungkapnya.

Menurutnya, titik koordinat eksploitasi atau lokasi aktivitas pembalakan liar tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi yang dikelola oleh lembaga pengelola hutan desa (LPHD) setempat.

“Kita juga telah berkoordinasi dengan UPT KPH dalam menentukan status kawasan yang dieksploitasi. Setelah diambil titik koordinatnya, ternyata lokasi berada di kawasan hutan produksi yang dikelola oleh LPHD,” ungkapanya.

Baca Juga:   Polda Sumsel Duga Ada Faktor Kelalaian Dari Perusahaan dalam Kasus kebakaran Hutan

Tahapan penyelidikan, pihaknya akan memanggil perangkat desa, dan berkoordinasi dengan KPH setempat. Selain itu mereka juga akan mendatangkan ahli dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Riau.

“Dalam waktu dekat perangkat desa akan kita panggil. Mulai dari kades hingga perangkat lingkungan. Dengan KPH kita tetap berkoordinasi. Termasuk akan mendatangkan ahli pengelolaan hutan produksi provinsi,” ujarnya.

Terhadap kasus tersebut pelaku bisa dijerat UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan dengan ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Baca Juga:   Waspada Dengan Berita Hoax Soal Penerimaan CPNS di Medsos

Sumber : riaupos.co



Be Smart, Read More