Kebijakan Jokowi Memotong dan Membebaskan Tagihan Listrik Dinilai Itu Salah Sasaran

Kebijakan Jokowi Memotong dan Membebaskan Tagihan Listrik Dinilai Itu Salah Sasaran
Petugas PLN
Bagikan :

BERITA RIAU, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerbitkan skema perlindungan sosial dalam penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Skema pelindungan ini dialkukan untuk menyikapi dampak ekonomi atas efek dari Wabah Virus Corona, Covid-19 di indonesia.

Salah satu kebijakan itu dengan menggratiskan listrik golongan 450 VA dan pemberian diskon 50 persen untuk 900 VA.

Mengikapi hal itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kebijakan Presiden Jokowi tersebut, kendati juga mengapresiasinya.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, mengatakan jika pertimbangannya soal dampak ekonomi Covid-19, seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok konsumen yang tinggal di perkotaan.

“Sebab faktanya merekalah yang terdampak langsung, karena tidak bisa bekerja, atau aktivitas ekonominya berhenti ( seperti UMKM, red), karena mayoritas bekerja dari rumah,” ujar Tulus, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).

Tulus menjelaskan, oleh karena itu sejatinya yang sangat membutuhkan kompensasi dan dispensasi adalah kelompok konsumen perkotaan, dan seharusnya tidak hanya kelompok 900 VA saja.

Baca Juga:   Seorang Polisi Curi Pipa PT Chevron di Rokan Hilir, Akhirnya Diringkus Brimob

Tetapi juga kelompok konsumen 1.300 VA, yang juga secara ekonomi sangat terdampak. Apalagi banyak masyarakat perkotaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau potong gaji, karena perusahaannya bangkrut.

“Dan faktanya, masyarakat perdesaan masih bisa bekerja seperti biasa, karena tidak terdampak secara langsung atas wabah Covid-19. Apalagi jika tidak termasuk zona merah,” kata Tulus.

Sebaliknya, yang tinggal di perkotaan, aktivitas ekonominya nyaris lumpuh, dikarenakan stop bekerja. Jadi penggratisan listrik yang berlaku secara nasional kurang tepat sasaran.

“Dan kelompok 1.300 VA dilanggar haknya. Idealnya kelompok 450 VA tidak gratis total, cukup diskon 50 persen saja, sehingga sisanya 50 persen lagi bisa untuk meng-cover atau mendiskon golongan 1.300 VA, khususnya yang tinggal di perkotaan,” ujar Tulus.

Baca Juga:   MRT Adalah Solusi Hadapi Kemacetan Ibu Kota

Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah untuk merevisi kebijakan tersebut, dengan memberikan kompensasi atau diskon pengguna listrik 1.300 VA yang tinggal di perkotaan, yang terdampak langsung oleh wabah Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembebasan serta diskon tarif listrik sebagai bantuan pemerintah atas dampak pandemi virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Pembebasan tarif berlaku selama tiga bulan bagi pelanggan 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta.

“Pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020,” kata Jokowi dalam video conference dari Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

Sementara itu, diskon 50 persen diberikan kepada para pelanggan 900 VA yang jumlahnya 7 juta rumah tangga. Diskon juga diberikan selama tiga bulan.

Baca Juga:   Jangan Pas Mau Pilpres dan Pileg Baru Dekat-Dekat Rakyat ?

“Artinya, hanya membayar separuh untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020,” kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, pembebasan dan diskon tarif listrik ini diberikan sebagai bantuan atas dampak kebijakan pembatasan sosial skala besar yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.

Selain penurunan tarif listrik, sejumlah bantuan lain juga dikucurkan lewat Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, hingga relaksasi kredit.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah.

“Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450 VA dan keringanan tarif 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Direktur PLN Zulkifli Zaini.

Sumber: Tribnnewspekanbaru.com



Be Smart, Read More