Sudah 15 Hari Lebih, Perda Pajak Belum Juga Tuntas

Sudah 15 Hari Lebih, Perda Pajak Belum Juga Tuntas
Sudah 15 Hari Lebih, Perda Pajak Belum Juga TuntasSudah 15 Hari Lebih, Perda Pajak Belum Juga Tuntas
Bagikan :

BERITA RIAU, PEKANBARU – Kepala Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau Ely Wardani mengatakan sampai saat ini evaluasi revisi Perda Pajak khusus Pertalite Belum tuntas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Padahal sudah lebih 15 hari kerja.

Sesuai aturannya proses evaluasi di Kemendagri hanya butuh waktu 15 hari kerja, sebelumnya Pemprov Sudah mengajukan sejak 3 April 2018 dan seharusnya sudah tuntas 23 April 2018 lalu karena 15 hari kerja.

“Kalau 15 hari kerja harusnya 23 April sudah tuntas, tapi sampai sekarang sudah 29 April juga belum tuntas, “ujar Ely Wardani kepada Tribunpekanbaru.com

Namun bagaimanapun juga Pemprov Riau menurut Ely Wardani tetap akan menunggu hingga betul-betul tuntas di Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga:   Donald Trump: Perubahan Iklim Bukan Berita Hoaks, Tapi Melainkan...

Keterlambatan evaluasi memang biasanya sering terjadi namun tidak terlalu lama.

“Ya sudah lewat tapi biasanya kita tetap tunggu walaupun sudah lewat, “ujar Ely Wardani.

Saat ditanya apa masalahnya sehingga terjadi keterlambatan dalam proses evaluasi di Kemendagri tersebut. Ely Wardani mengakui tidak tahu permasalahan di Kementerian.

“Kami nggak tau juga apa masalahnya, waktu ditanya selalu pusat jawab dalam proses, ya sebagai daerah kita akan Pertanyakan terus sekaligus menunggu,”ujarnya.

Sedangkan proses selanjutnya setelah selesai evaluasi di Kemendagri menurut Ely Wardani tinggal diberitahukan ke Dewan Untuk selanjutnya diundangkan langsung oleh Plt Gubernur.

Baca Juga:   Ratusan Paket Al-Qur'an dan Kitab Disalurkan Rumah Yatim di Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau

Untuk pelaksanaan di lapangan nantinya tentu ada diundangkan oleh Gubernur untuk bisa dijalankan, “jelasnya.

Sebagaimana sebelumnya Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menyampaikan pihaknya tetap meminta kepada Pertamina agar tidak menyamakan Riau dengan Provinsi lain di Jawa yang sudah terbiasa mengkonsumsi BBM jenis Pertalite.

“Karena di Riau tidak bisa disamakan dengan di Jawa, orang disini masih premium dan belum terbiasa dengan Pertalite. Kan tidak salah diistimewakan Riau sebagai daerah penghasil, “ujar Sekda Ahmad Hijazi.

Sekda juga menyampaikan meskipun tidak ada kewenangan pemerintah untuk penambahan kuota Premium namun hendaknya Pertamina sebagai operator harus memberikan perhatian yang berbeda dari daerah lain untuk Riau.

Baca Juga:   Pertalite Naik, Pertamina Tak Khawatir Pengguna Berpaling ke Premium

“Masyarakat kita masih butuh premium dan upaya yang kita lakukan juga sudah menurunkan pajak Pertalite dan hendaknya penyaluran Premium juga jangan dibatasi ke Riau sebagai BBM yang masih dibutuhkan, “ujarnya.

Sebagaimana diketahui pajak Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sudah disahkan melalui revisi Perda dari sebelumnya mengambil pajak 10 persen diturunkan menjadi 5 persen.

Dengan demikian harga BBM jenis Pertalite akan lebih murah di Riau dari harga selama ini.

 

Sumber : Tribunnews.com

 



Be Smart, Read More