Kajati Mia Amiati Apresiasi Kinerja Kejari Bengkalis

Bagikan :

BERITA RIAU, PEKANBARU – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Mia Amiati mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Hal itu seiring dengan kebijakan Korps Adhyaksa Bengkalis itu dalam penegakan hukum pada tidak pidana korupsi (tipikor) yang ditanya.

“Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Riau sangat mengapresiasi kinerja Kajari Bengkalis beserta jajarannya yang telah melaksanakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan penahanan terhadap tersangka,” ujar Mia Amiati, Selasa (21/1).

Adapun perkara rasuah yang dimaksud adalah Penyimpangan Dana UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana Tahun 2015-2018 Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis. Ada tiga orang tersangka dalam perkara itu, yakni AW selaku Ketua UED-SP, SB selaku Tata Usaha di sana, dan JF yang merupakan Kepala Desa Bukit Batu.

Baca Juga:   Cara Registrasi dan Daftar Ulang Kartu Prabayar Smartfren, Sebelum Di Blokir

Ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis. Teranyar, penahanan dilakukan terhadap JF, yaitu pada Senin (20/1) kemarin.

“Sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan dengan menerapkan berbagai peraturan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana yang adil dan berkepastian hukum,” sebut wanita pertama yang memimpin Korps Adhyaksa Riau itu.

Masih menurut dia, tindak pidana korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi telah menjadi persoalan ekonomi, budaya dan politik. Dengan perkataan lain, sebut dia, bahwa korupsi sudah terjadi dan dilakukan dalam berbagai dimensi pelaku dan lingkup antar negara.

Baca Juga:   Perkembangan Penyeberangan RoRo Dumai - Malaka Masuki Tahap Pembahasan Spesifikasi Kendaraan dan Komoditas

Meningkatnya tindak pidana korupsi, lanjut Kajati, sejak orde lama, orde baru dan orde reformasi yang melahirkan pengelolaan anggaran yang desentralisasi.

“Apabila tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, tetapi dapat menimbulkan berbagai kelemahan kehidupan generasi yang akan datang,” terang dia.

“Seperti, kolusi anggaran antara legislatif dengan eksekutif demi persetujuan dan pencairan anggaran untuk memperoleh komisi, kemudian kolusi antara penegak hukum dengan eksekutif agar proyek mark up tidak diungkap dengan membagi saham proyek,” sambung mantan Wakajati Riau itu.

Untuk itu, dia mengimbau kepada para Kajari beserta jajarannya untuk dapat bersikap lebih peka lagi terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang akan mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara

Baca Juga:   Bupati Bengkalis Membuka Sosialisasi Tentang PPDB dan SIPlah tingkat SD dan SMP di Tiga Kecamatan

“Sudah waktunya kita memberantas korupsi. Kalau bukan kita, siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,” pungkas Kajati Riau Mia Amiati.

Masing-masing tersangka punya peran yang berbeda dan mendapatkan uang pinjaman tersebut dengan nilai yang berbeda pula. Yaitu, AW selaku Ketua UED-SP mendapatkan Rp400 juta lebih, SB mendapatkan Rp300 juta lebih, dan JF mendapatkan Rp100 juta lebih.

Pada awalnya ketiga tersangka mengangsur pinjaman tersebut. Belakangan, hal itu tidak lagi dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet sebesar Rp1.054.514.000.

Sumber : haluanriau.co



Be Smart, Read More