Pedagang Bakso Pekanbaru Mengeluh Dikenakan Pajak Rp 9 Juta Perbulan?

Pedagang Bakso Pekanbaru Mengeluh Dikenakan Pajak Rp 9 Juta Perbulan?
Ilustrasi Tukang Bakso
Bagikan :

BERITA RIAU, PEKANBARU – Sejumlah pedagang kuliner Bakso di Pekanbaru mengeluhkan adanya pungutan pajak yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamanakan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru.

Pedagang mengaku keberatan dengan pungutan pajak tersebut.

Pasalnya tagihan yang diminta ke pedagang dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan usahanya.

Biasanya, pedagang hanya diminta membayar pajak sebesar Rp 1,5 juta perbulan. Namun sejak beberapa bulan belakangan ini pajak yang dikenakan kepada pedagang bakso naik berkali-kali lipat.

Dari Rp 1,5 juta saat ini pedagang bakso diminta untuk membayarkan pajaknya sebesar Rp 9 juta perbulan.

“Ini sangat memberatkan pedagang bakso. Ini angka yang gila, ini angkanya dapat dari mana. Kebijakan seperti ini sama saja dengan memeras para pengusaha kecil, seperti pedagang bakso ini,” kata Bagus Santoso perwakilan dari Pedagang Bakso di Pekanbaru, Kamis (20/9/2018).

Pungutan pajak ini lanjut Bagus, membuat pedagang bakso resah. Pasalnya mereka yang pendapatanya tidak sampai Rp 1 juta perhari, harus dibebankan dengan pembayaran pajak yang mencapai Rp 9 juta per bulan.

Padahal pedagang juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku dan sewa tempat usahanya.

“Kalau ini tetap dipaksakan untuk pungut dari pedagang, maka pemerintah Kota sudah gagal dalam memberikan kenyamanan kepada para pengusaha kecil,” kata Bagus yang juga ketua Panguyuban Masyarakat Solo Riau ini. Dimana anggotanya sebagian besar adalah pedagang bakso.

 

Padahal kata Bagus, pedagang ini tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah. Bahkan keberadaan pedagang ini justru membantu pemerintah kota Pekanbaru dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pegangguran. Meskipun jumlah tenaga kerja yang bisa diperkerjakana di sektor ini tidak terlalu banyak.

Baca Juga:   Akibat Tunggakan Tagihan Listrik, Lampu Jalan Di Kota Pekanbaru Di Putus PLN

“Tapi kok tega-teganya Pemerintah Kota memberikan tagihan pajak yang angkanya diluar logika seperti itu. Kalau yang dinaikkan pajaknya itu restoran besar atau hotel besar, mungkin saja. Karena mereka itu pendapatannya juga besar,” ujar Bagus yang juga anggota DPRD Provinsi Riau ini.

Pihaknya berharap kepada Pemko Pekanbaru untuk memberikan kenyamanan kepada pelaku usaha kecil. Khususnya pedagang bakso. Sebab pungutan pajak yang biasa hanya Rp 1,5 juta menjadi Rp 9 juta ini bukan dialami oleh satu atau dua pedagang bakso. Namun ada puluhan pedagang bakso yang juga menyampaikan keluhan serupa.

“Kalau ada petugas Bapenda yang bermain di lapangan, kami minta petugasnya langsung dipecat,” sebutnya.

Akibat adanya pengutan pajak yang melambung tinggi tersebut membuat pedagang ketakutan untuk tidak membayarkanya.

“Harusnya pemerintah memberikan bantuan, tidak memeras seperti ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi saat dikonfirmasi tarkait keluhan dari pedagang bakso tersebut mengungkapkan, jika pihaknya memang melakukan pemungutan pajak di kalangan pengusaha kuliner.

Namun pajak tersebut adalah masuk dalam kategori pajak self asesmen. Atau pajak yang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Artinya, besaran pajak yang menentukan adalah wajib pajak itu sendiri bukan daru Bapenda.

“Ini kan masuk kategori pajak restoran, itu self asesmen. Jadi berapa total jual belinya, 10 persennya itu lah pajaknya. Berapa penghasilanya ini yang menghitung ya wajib pajaknya, bukan kita,” ujar Ami sapaan akrap Zulhelmi.

Baca Juga:   Ada Aja Warga yang Protes Rencana Kenaikkan Pajak PJU di Kota Pekanbaru

Ami mencontohkan, jika tempat usaha kuliner tersebut memiliki penghasilan Rp 100 juta per bulan. Maka pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah adalah Rp 10 juta.

Padahal kata Bagus, pedagang ini tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah. Bahkan keberadaan pedagang ini justru membantu pemerintah kota Pekanbaru dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pegangguran. Meskipun jumlah tenaga kerja yang bisa diperkerjakana di sektor ini tidak terlalu banyak.

“Tapi kok tega-teganya Pemerintah Kota memberikan tagihan pajak yang angkanya diluar logika seperti itu. Kalau yang dinaikkan pajaknya itu restoran besar atau hotel besar, mungkin saja. Karena mereka itu pendapatannya juga besar,” ujar Bagus yang juga anggota DPRD Provinsi Riau ini.

Pihaknya berharap kepada Pemko Pekanbaru untuk memberikan kenyamanan kepada pelaku usaha kecil. Khususnya pedagang bakso. Sebab pungutan pajak yang biasa hanya Rp 1,5 juta menjadi Rp 9 juta ini bukan dialami oleh satu atau dua pedagang bakso. Namun ada puluhan pedagang bakso yang juga menyampaikan keluhan serupa.

“Kalau ada petugas Bapenda yang bermain di lapangan, kami minta petugasnya langsung dipecat,” sebutnya.

Akibat adanya pengutan pajak yang melambung tinggi tersebut membuat pedagang ketakutan untuk tidak membayarkanya.

“Harusnya pemerintah memberikan bantuan, tidak memeras seperti ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi saat dikonfirmasi tarkait keluhan dari pedagang bakso tersebut mengungkapkan, jika pihaknya memang melakukan pemungutan pajak di kalangan pengusaha kuliner.

Namun pajak tersebut adalah masuk dalam kategori pajak self asesmen. Atau pajak yang dilaporkan sendiri oleh wajib pajak. Artinya, besaran pajak yang menentukan adalah wajib pajak itu sendiri bukan daru Bapenda.

Baca Juga:   Kontrak Sudah Habis, Namun Pihak Dari Swasta yang Membangun JPO Enggan Serahkan Asetnya

“Ini kan masuk kategori pajak restoran, itu self asesmen. Jadi berapa total jual belinya, 10 persennya itu lah pajaknya. Berapa penghasilanya ini yang menghitung ya wajib pajaknya, bukan kita,” ujar Ami sapaan akrap Zulhelmi.

Ami mencontohkan, jika tempat usaha kuliner tersebut memiliki penghasilan Rp 100 juta per bulan. Maka pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah adalah Rp 10 juta.

“Kalau misalnya penghasilanya Rp 10 juta, berarti pajaknya Rp 1 juta. Gitu saja menghitungnya, gampang saja menghitunnya, jadi pajak itu hitungan persentase, bukan nilai,” katanya.

Meski pajak restoran ini dilaporkan sendiri oleh wajib pajak, namun pihaknya juga memiliki kewenangan untuk membuktikanya. Jika memang dirasa penghasilanya tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dengan yang dilaporkan.

“Mereka yang lapor ke kita, tapi kita punya hak untuk memeriksan, betul apa tidak,” ujarnya.

Sementara saat disinggung adanya petugas yang mendatangi wajib pajak sambil mematok nilai pajaknya, Ami mengaku akan menelusurinya. Sebab pajak restoran itu dibayarkan oleh wajib pajak. Dan pembayaranya bisa dilakukan melalui bank atau datang langsung ke kantor.

“Saya tidak tau ini petugas yang mana. Memang kita ada petugas yang keliling. Tapi yang jelas, kalau ada yang datang dan meminta pajak dengan mengatasnamakan Bapenda, sikahkan tanyakan surat tugasnya. Kerana petugas kita yang dilapangan semua sudah kita bekali dengan surat tugas,” katanya.

 

Sumber: Tribunpekanbaru.com

 

 

 



Be Smart, Read More