Anggaran Rp 20 Miliar untuk Penanganan Banjir di Pekanbaru Tidak Cukup

32
0

Berita Pekanbaru - Berita Riau
Bagikan :
Anggaran Rp 20 Miliar untuk Penanganan Banjir di Pekanbaru Tidak Cukup
Hujan mengguyur kota pekanbaru menyebabkan banjir. Wakil Rakyat Akui Anggaran Rp 20 Miliar untuk Penanganan Banjir di Pekanbaru Tidak Cukup Dok.tribunpekanbaru/budi rahmat

BERITA RIAU, PEKANBARU –  Wakil rakyat di DPRD Pekanbaru akui anggaran Rp 20 miliar untuk penanganan banjir di Pekanbaru tidak cukup, maka harus ada skala prioritas.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono ST kepada Tribunpekanbaru.com mengatakan, ia menyayangkan minimnya anggaran untuk penanganan banjir dalam APBD Pekanbaru 2019.

Dari penyampaian APBD Pekanbaru 2019 yang disahkan pekan lalu, anggaran yang diplot untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pekanbaru sebesar Rp 415 miliar.

Jumlah tersebut, anggaran untuk penanganan banjir hanya disiapkan Rp 20 miliar.

Jumlah anggaran ini menurut Sigit, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan banjir yang selalu menjadi momok menakutkan bagi warga Kota Pekanbaru.

“Maka dari itu kita meminta, agar Dinas PUPR membuat skala prioritas penanganan banjir tersebut,” saran Sigit saat berbincang dengan Tribunpekanbaru.com pada Ahad (25/11/2018).

Baca Juga:   Sepertinya Ada Aroma Dendam Keluarga Teroris di Penembakan Polisi Tol Cipali

Langkah yang harus dilakukan Dinas PUPR, dengan membuat masterplan banjir yang komprehensif, dari masterplan tersebut, bisa diketahui titik mana saja yang paling parah.

Setelah itu lakukan langkah antisipasi seperti pengerukan drainase, mengaliri air parit ke sungai, serta langkah lainnya.

Tentunya, penanganan ini tidak bersifat parsial.

Tapi harus permanen, agar tidak setiap tahun persoalan banjir ini selalu dikeluhkan masyarakat.

“Itu tadi, kalau sudah dibuat masterplan, akan tahu mana yang menjadi tanggung jawab kota, mana tanggung jawab provinsi,” terangnya.

Diakui Politisi Demokrat tersebut, penanganan banjir ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah.

Tapi semua stakeholder yang ada. Termasuk pihak swasta, bisa membantu pemerintah mengatasi banjir, seperti halnya membuat sumur resapan di setiap proyek yang dibangun.

Baca Juga:   Sebanyak 164 Kendara'an Roda Empat Dan Dua Terjaring Operasi Razia

Baik itu ruko (rumah toko), perumahan dan lainnya. Apalagi Kota Pekanbaru sudah ada Perda Sumur Resapan.

Namun sejauh ini, Perda Sumur Resapan tidak berjalan maksimal.

“Itu yang harus dilakukan. Apalagi anggaran yang tersedia sekarang, dipastikan tidak bisa mengcover semua titik banjir. Makanya perlu masterplan, skala prioritas, serta penentuan titik banjir yang paling parah,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, meski dinasnya mendapat alokasi paling besar dari OPD lain, namun dana yang dialokasikan untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru hanya Rp 20 miliar.

Jumlah itu pun termasuk untuk honor pasukan kuning.

Baca Juga:   Masih Ada 7 Kendaraan Lagi Yang Belum Dievakuasi, Akibat Banjir Bandang

“Khusus banjir, kita kan ada operasionalnya, untuk jalan dan banjir ada sekitar Rp 20 miliar, itu termasuk honor pasukan kuning, operasional perbaikan jalan, drainase dan lain,” katanya pekan lalu.

Kondisi ini terjadi akibat Pemko Pekanbaru harus membayar hutang kepada rekanan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk membayar hutang itu berkisar Rp 15 miliar.

“Sebenarnya itu naiknya karena ada tunda bayar sebesar Rp15 miliar, dan ada kegiatan yang harus diselesaikan seperti multiyears perkantoran, jalan beberapa proyek lainnya,” jelasnya.

Namun yang pasti, untuk penanganan banjir itu, pihaknya fokus pada titik rawan saja, seperti di depan RS Awal Bros, taman kota, Jalan Arifin Ahmad, dan lain-lain.

 

Sumber : Tribunpekanbaru.com

Loading...

SILAHKAN KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.