Jalan Rusak di Pekanbaru Capai Ribuan Titik, Pengamat : ‘Ada Mafia-mafia Proyek’

62
0

Berita Pekanbaru - Berita Riau
Bagikan :
Jalan Rusak di Pekanbaru Capai Ribuan Titik, Pengamat : 'Ada Mafia-mafia Proyek'
Pohon pisang bersama benda lainnya diletakkan untuk menutupi lubang di Jalan KH Ahmad Dahlan Pekanbaru, Selasa (22/1/2019). Dok.Tribunpekanbaru

BERITA RIAU, PEKANBARU – Jalan rusak disebabkan oleh banyak faktor. Pertama mulai dari dugaan proses tender yang kacau balau.

Lalu ada permainan atau persengkongkolan “mafia-mafia proyek”. Yang tidak pantas menang, kadang dimenangkan. Ada istilah orang, tender diatur, paket-paketan si anu.

Harusnya pengerjaan tender dilakukan oleh pihak yang terbaik dan yang memang pantas terpilih.

Kalaulah semennya kurang, aspalnya, batunya, tentu hasilnya tidak memuaskan. Jadi tak heran baru beberapa bulan sudah hancur lagi.

Kemudian saat aspal sudah jadi, pemerintah juga tidak tegas dalam mengatur masalah tonase kendaraan. Ini tidak berjalan dengan sempurna pengawasannya.

Selanjutnya, tipikal jalan seharusnya ada drainasenya. Tapi saat ini, jalan juga menyatu dengan drainase. Sehingga kalau hujan, jalan ikut terendam air.

Baca Juga:   Jalan Menuju Petapahan-Bangkinang Rusak Berat, Jarak Tempuh Bisa Lebih Lama

Aspal yang harusnya tahan, namun karena terkena air lama-kelamaan menjadi lunak. Ini juga menyebabkan aspal cepat rusak.

Terkait lambannya perbaikan, ini juga masalah kinerja dari Walikota atau Gubernurnya.

Kalau dulu ada biaya insidentil atau musibah. Apakah mata anggaran ini masih ada atau tidak.

Kalau misalnya masih ada, tambal sulam bisa dilakukan selama APBD selanjutnya belum keluar.

Kebanyakan juga, misalnya jalan yang termasuk jalan nasional atau provinsi yang rusak, Walikota menyatakan itu bukan tanggungjawabnya.

Seharusnya bukan begitu. Seharusnya dia bisa mengkoordinasikan dengan Gubernur, atau Presiden lewat Kementrian.

Baca Juga:   Kerusakan Jalan dari Rantau Berangin sampai Pembatasan Kampar-Rokan Hulu

Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Itu sama dengan melempar tanggung jawab.

Dampak negatif dari jalan rusak ini, sangat banyak sekali. Pengaruhnya kepada orang yang mengakses jalan itu.

Apakah itu terkait pendidikan, perdagangan, kesehatan, jasa, ibadah, dan lain-lain.

Yang sangat fatal dan berbahaya lagi, bisa menyebabkan kematian, karena akan banyak potensi kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Musim penghujan, lobang diaspal itu jika terendam air, tidak akan terlihat oleh pengendara. Tidak bisa ditakar dangkal atau dalam.

Apabila seseorang kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, maka pengendara berhak menggugat.

Oleh karena itu, pemerintah kota harus lebih proaktif, berkoordinasi dengan strata di atasnya. Dalam hal ini, pemerintah provinsi dan nasional. Pemerintah kota harus jemput bola.

Baca Juga:   Truk Tetap Bebas Melintas Di Jalan Soebrantas Pekanbaru

Kita kan juga anggota dewan itu, di DPRD Provinsi dan DPR RI, yang bisa melobi untuk anggaran perbaikan jalan yang katanya masuk nasional itu lewat APBD. Anggaran segera jangan sampai menunggu korban.

Terakhir untuk antisipasi agar jalan bisa diminimalisir, mata anggaran dianggarkan jauh sebelumnya.

Jika kita berpikir 2020, 2019 saat Musrenbang sudah kita masukkan untuk anggaran operasional dan perawatan (OP). Termasuk dana-dana insidentil, termasuk untuk perbaikan jalan tadi.

Sumber : Tribunpekanbaaru.com